Ketika Hutan Adat Digugat, Ketika Rakyat Tak Lagi Berdaulat

Ketika Hutan Adat Digugat, Ketika Rakyat Tak Lagi Berdaulat

Konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Atau dapat digambarkan sebagai bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis di antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. Hubungan ini diawali ketika pemerintah melakukan monopoli proses eksploitasi sumberdaya alam sehingga terjadi  perbedaan akses. Perbedaan akses itu membuat pemerintah dan pengusaha menikmati hasil terlalu banyak, sementara itu masyarakat terabaikan. Kondisi semacam ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Konflik muncul kepermukaan ketika ketidakpuasan itu bertemu dengan semangat berjuang memperbaiki nasib secara kolektif . Pada faktanya, cara pengelolaan yang telah diatur oleh pemerintah terkadang bersifat keras atau tidak fleksibel. Terkadang hak ulayat masyarakat terabaikan. Kondisi masyarakat pun semakin runyam bila ditambah kepentingan eksploitasi didasarkan kepada kepentingan untuk mengakomodir kepentingan politis, dan mendistribusikan kekuasaan politik.

Data Kementrian Kehutanan tahun 2009 mencatat bahwa diseluruh Indonesia, ada sekitar 31957 buah desa yang seluruh atau sebagian wilayahnya berada di dalam kawasan hutan miskin. Hutan ini merupakan jaringan pengaman ekonomi ketika panen gagal atau pekerjaan upahan tidak ada. Bagi banyak keluarga, berjual hasil hutan dan hasil wanatani (agroforest) merupakan sumber uang utama untuk dapat membiayai sarana produksi pertanian, sekolah dan kesehatan. Masyarakat yang tingal di hutan cenderung miskin secara menahun. Tidak adanya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat membatasi pilihan sumber penghidupan. Tumpang-tindih wilayah kelola dan tekanan ekonomi, akan memicu konflik antara masyarakat, pengusaha dan aparatur negara.

Konflik ini misalnya terjadi di Desa Seruat Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, yang melibatkan warga dan PT Sintang Raya. Masyarakat mengklaim, hutan adat seluas 700 hektar dari total 900 hektar diserobot PT SR. Hutan adat  yang bersebelahan dengan kawasan kelola PT SR kini sudah gundul dan ditanami bibit kelapa sawit. Namun, Manajer PT SR membantahnya, bahwa pihaknya telah menyerobot hutan adat milik desa itu.

Data Badan Peratanahan Nasional (BPN) sendiri telah menyebutkan, sampai 2011 terdapat 14.337 sengketa pertanahan dengan berbagai tingkatan. Satuan tugas pemberantasan Mafia Hukum juga mencatat, pada September 2009-April 2011 ada 910 perkara sengketa tanah yang dilaporkan. Sengketa lahan yang setiap saat bisa meledak menjadi aksi kekerasan dan anarkisme, bahkan gangguan sosial terjadi di seluruh Indonesia. Di Kalimantan misalnya, keributan-keributan yang terjadi biasanya mengakibatkan terjadinya pembakaran kamp-kamp, pengrusakan peralatan dan pemukulan terahadap para pegawai perusahaan. Di Riau kekerasan tingkat rendah terjadi secara merata dan semakin meningkat antara para pendukung perusahaan pupl dan kertas dengan masyarakat setempat.

Masih banyak lagi konflik-konflik lain yang telah diberitakan atau belum diberitakan. Konflik-konflik ini sering terjadi pada masyarakat sekitar hutan. Namun sayangnya setelah konflik ini muncul jarang ada tindak lanjut dari pemerintah untuk menyelesaikannya secara cepat dan tepat.

Sebenarnya masalah hutan adat ini sudah diatur dalam UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang ini sudah disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang wilayahnya berada pada masyarakat hukum adat. Namun undang-undang ini sebenarnya belum mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Masyarakat yang sudah lebih dahulu ada sebelum negara ini lahir, tetapi wilayah mereka tidak diakui oleh pemerintah. Pengakuan hutan adat menjadi hutan negara ini mengakibatkan tidak adanya hak atas tanahnya. Belum ada pengakuan dari pemerintah terhadap hutan yang telah menjadi sumber penghidupan dan sumber ekonomi masyarakat adat. Mereka jelas kalah secara legalitas, karena memang mereka tidak memiliki surat-surat yang syah atas pengakuan tanah ulayatnya. Sehingga pada kenyataan dilapangan surat izin yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mengelola (konsensi) hutan menjadi senjata untuk mengusir masyarakat adat dari rumahnya sendiri. Akibatnya muncul konflik antara pihak pengusaha hutan dengan masyarakat setempat. Satu tanah bisa memiliki dualisme kepemilikan atau dualisme pemahaman, inilah yang kemudian disebut dengan tumpang tindih lahan. Masyarakat merasa terusir dari rumahnya sendiri dan merasa haknya dihilangkan, sedangkan pihak pengusaha merasa bahwa mereka adalah yang berkuasa dengan alasan surat izin tersebut. Akhirnya keduanya saling bersitegang. Jalur kekerasan pun akhirnya kerap mewarnai konflik ini. Misalnya yang terjadi di Sumatra Utara, protes masal masyarakat berhasil menutup pabrik pulp Indrayon di tahun 1999. Parik tersebut ditutup setelah terjadinya pertentangan mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan pabrik tersebut. protes memakan korban jiwa, tercatat 12 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka. Pada tahun 2003, perusahaan tersebut dibuka kembali dan kini dikenal dengan nama Toba Pulp Lestari. Protes masyarak tetap berlanjut. Tindakan kekerasan pun terus dilakukan untuk meredam protes.

Dengan berbekal surat izin tersebut pengusaha akhirnya dilindungi oleh hukum dan aparat negara. Sehingga posisi mereka lebih tinggi. Masyarakat pun akhirnya terusir. Seharusnya bila pemerintah mau mengutamakan tujuan negara, yaitu mendahulukan kesejahteraan rakyatnya hal ini jelas tidak akan terjadi. Mengingat bahwa masyarakat adat juga merupakan rakyatnya maka seharunya pemerintah lebih serius dalam menangani hal ini terlebih dalam membuat kebijakan dan aturan yang ditujukan untuk rakyatnya. Maka perlu ada peninjauan lagi tentang hutan adat ini, hutan adat seharusnya menjadi hutan hak sehingga kepentingan masyarakat adat terakomodir dan terlindungi secara hukum.

Belum lagi dengan munculnya undang-undang tentang otonomi daerah. Undang-undang ini membuka peluang pemerintah daerah mengelola sumberdaya alam yang ada di wilayahnya. Sebenarnya desentralisasi ini bagus karena seharusnya melalui pemerintah daerah, mereka akan lebih peka terhadap masyarakat lokal. Ruang lingkup pemerintah dalam melihat rakyat pun menjadi lebih sempit dan lebih fokus. Namun melihat realitanya, disatu sisi hal ini menjadi masalah baru. Pemerintah daerah ternyata juga punya kepentingan tersendiri, tak jarang pemerintah daerah ini juga kental aroma pembagian politiknya. Sehingga malah menambah masalah baru bagi masyarakat adat. Dalam beberapa contoh kasus yang terjadi : konflik antara warga petani Jambi dengan PT Wira Karya Sakti di Desa Senyerang, Jambi. Konflik ini telah terjadi sejak tahun 1999 sampai sekarang. Warga Petani Jambi yang sudah sejak dahulu menggarap lahan tinggalan nenek moyang mereka, tiba-tiba diserobot oleh perusahaan ini. Warga tidak terima karena lahan mereka diduduki oleh orang lain. Perusahaan pun juga punya alasan untuk mempertahankan wilayahnya karena telah memiliki izin dari Pemerintah daerah. Akhirnya ada tumpang tindih lahan dan kepentingan di sana. Banyak lagi Pemerintah daerah yang hanya memperkaya daerahnya masing-masing, kenyataanya mereka  belum memiliki pengalaman cukup dalam mengelola sumberdaya alam. Belum lagi pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dipertanyakan akan hal ini. Mereka terkadang hanya mementingkan kepentingan ekonomi atau profit bagi mereka sendiri, jarang melihat kondisi masyarakat adat, seperti contoh di atas. Selain itu, pemerintah derah dan pusat sering memiliki asumsi yang berbeda dalam hal pemetaan daerah. Misalnya, peta yang digunakan pemerintah pusat dan daerah berbeda, maka di sini akan terjadi tumpang tindih lahan lagi.

Konflik sumberdaya alam yang selama ini terjadi telah menimbulkan kerusakan fisik, merugikan materi dan menyisakan tuntutan yang tidak mudah dipenuhi.

Masalah konflik sumberdaya alam sebenarnya bukan sesuatu yang baru baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara lainnya, masalah ini telah muncul sejak abad ke 18 yang lalu ketika bangsa Eropa melakukan ekspansi dalam rangka mencari bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pengembangan industri. Bersamaan dengan ekspansi itu terbangun konsep bahwa sumberdaya alam adalah faktor produksi yang dengan menggunakan teknologi tertentu dapat dieksploitasi untuk menjadi barang komoditi. Konsep itu kemudian dialihkan ke kawasan Asia Tenggara melalui penetrasi kolonialisme. Sejak saat itu eksploitasi sumberdaya alam bukan hanya menjadi semakin intensif dan sistimatis, melainkan juga telah menempatkan ekonomi kawasan ini menjadi bagian dari sistim kapitalisme dunia. Selain itu proses eksploitasi mengesampingkan kehidupan masyarakat. Setiap kali masyarakat mengajukan tuntutan agar memperoleh akses justru dianggap sebagai penghambat atau pengacau, karena itu masyarakat hampir tidak pernah menikmati hasil eksploitasi alam di daerah sendiri. warisan kearifan dan nilai-nilai sosial yang dipergunakan untuk menjaga keharmonisan hubungan anatara manusia dan alam juga ikut rusak terkoyak oleh kepentingan ekonomi. Akhirnya konflik tak terbendung lagi. Konflik-konflik ini lebih jauh lagi mengancam Kesatuan dan Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak muncul konflik horisontal antar warga yang berkembang. Selain itu akibat konflik ini, kerugian materi dari kedua kubu (baik masyarakat adat maupun perusahaan) akan terjadi. Investor pun juga akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi. Citra Indonesia dalam bidang Hak Asasi Manusia pun akan semakin memburuk. Dari hal ini kemudian setidaknya pemerintah segera mencari jalan tengahnya. Dimana pemerintah memperjelas status hutan adat ini menjadi hak, dan memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengelolanya asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan konservasi untuk mencapai kelestarian sumberdaya alam. Selain itu pemerintah juga harus menyelesaikan penataan batas kawasan, jangan ada peta kawasan dengan dua versi. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah juga harus bisa berkomunikasi dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutannya.

(Yudha Arif Nugroho)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s