Inilah bahaya RUU-PT

Bahaya RUU Pendidikan Tinggi

Apa yang akan terjadi jika RUU Pendidikan Tinggi “ngotot” disahkan DPR pada tanggal 4 April nanti? Berikut bahaya jika RUU Pendidikan Tinggi disahkan oleh DPR pada tanggal 4 April 2012 yang akan datang:

1. Aset Kampus Bebas Disewakan oleh Universitas dengan biaya mahal.

Pasal 80 RUU Pendidikan Tinggi mengatur bahwa perguruan tinggi otonom boleh mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Kampus tak ubahnya perusahaan yang mencari dana dengan punya badan usaha, karena pembiayaan dari negara dikurangi.

2. Perguruan Tinggi Asing Boleh Mendirikan “Cabang” di Indonesia

Di pasal 114, perguruan tinggi negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia (ayat 1). Prosesnya dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi Indonsia dan mengangkat dosen serta tenaga kependidikan dari warga negara Indonesia (ayat 2). Jadi, jangan heran jika nanti akan ada Universitas Harvard Cabang Indonesia, Universitas Oxford Cabang Yogyakarta, dan lain sebagainya, yang mahasiswanya adalah mahasiswa Indonesia!  

3. Mahasiswa yang tidak mampu akan disuruh “Berutang” kepada pemerintah, dan dibayarkan setelah lulus kuliah.

Dalam hal pemenuhan hak mahasiswa (pasal 90), pemerintah memiliki opsi yang cukup aneh, yaitu memberikan dan/atau mengusahakan pinjaman dana kepada mahasiswa (ayat 2 huruf c). Pinjaman dana kepada mahasiswa ini diberikan tanpa bunga atau dengan bunga (ayat 3) dan dilunasi selepas lulus kuliah atau mendapatkan pekerjaan. Jadi, jika ada rakyat kecil tidak mampu yang ingin berkuliah, ia akan dipinjami uang oleh negara dan harus ia bayarkan setelah lulus. Menarik, bukan? Alih-alih mengentaskan kemiskinan, pemerintah justru memberi beban biaya tambahan buat mahasiswa miskin lewat utang. Negara mengajari rakyatnya berutang.

4. Organisasi Kemahasiswaan di kampus akan diatur oleh Menteri.

Ada 3 pasal yang mengatur spesifik mengenai mahasiswa, yaitu pasal 14 tentang posisi mahasiswa sebagai sivitas akademika, pasal 15 tentang kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta pasal 91 tentang organisasi kemahasiswaan. Pasal 15 menyebutkan bahwa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan (penjelas, ayat 2), sementara peraturan mengenai kegiatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam AD/ART Organisasi (pasal 91 ayat 6). Hal ini bukan hanya tumpang tindih, tetapi juga bisa mengulang episode lama NKK/BKK jika benar disahkan. Sebab, nanti yang akan mengatur organisasi mahasiswa adalah menteri.

5. RUU Pendidikan Tinggi adalah UU BHP Jilid 2: Rakyat Kecil semakin susah kuliah jika tak punya uang.

Jika selama ini negara hanya mencabut sebagian dananya dari kampus BHMN, sekarang semua kampus akan sama: ditarik pembiayaannya, dan belajar menghidupi sendiri. Pendidikan akan semakin mahal. Imbasnya, rakyat kecil tidak bisa sekolah. Sebagai catatan, mahasiswa paling banyak menanggung 1/3 dari biaya operasional pendidikan (pasal 106 ayat 4).

6. Perguruan Tinggi Swasta akan “berperang” dengan Yayasan karena sama-sama berbahan hukum.

Pasal 70 ayat (3) menyatakan bahwa PTS itu sifatnya berbadan hukum bersifat nirlaba. Sementara itu, bentuk Yayasan juga Badan Hukum. Jadi, ini ibarat membuat rumah dalam rumah. PTS seharusnya adalah “amal usaha” dari yayasan, yang berbadan hukum. Jika PTS disuruh berbadan hukum, posisinya setara dengan yayasan, menimbulkan kerancuan antara “siapa” mengatur “siapa”, sebab posisinya akan sama. Sebagai catatan, posisi perguruan tinggi swasta hanya mendapatkan bahasan 2% dari seluruh pasal. Sangat tidak jelas.

7. RUU Pendidikan Tinggi berpotensi melahirkan banyak RUU baru, karena semua jenis pendidikan akan minta diatur pemerintah.

Ini dampaknya adalah pemborosan anggaran negara. Informasi yang BEM KM UGM dapatkan, setiap pembahasan satu UU menghabiskan uang 1-2 M. Jelas, ini namanya celah proyek yang sangat besar bagi anggota parlemen kita. Apalagi, nanti akan muncul banyak RUU baru di semua jenis pendidikan.Siapa yang untung? Jelas, para makelar proyek dan calo anggaran di rumah wakil rakyat kita itu!

Jadi, RUU Pendidikan Tinggi hanya akan melahirkan banyak kekacauan. BEM KM UGM menyerukan: GAGALKAN Pengesahan RUU Pendidkan Tinggi di DPR-RI, TOLAK LIBERALISASI PENDIDIKAN!


Oleh : Badan Eksekutif Mahasiswa – Keluarga Mahasiswa UGM (BEM KM UGM)

Salam Cinta, Cita, dan Karya!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s